SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan program nasional. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan dengan menjadi provinsi yang memiliki jumlah SR terbanyak di Indonesia, yakni 29 SR yang terdiri atas 18 SR permanen dan 11 SR rintisan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keberadaan SR di Jatim akan terus diperluas agar manfaat program tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, pemerataan menjadi bagian penting dalam upaya memastikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan memiliki akses pendidikan yang layak.

"Pemprov Jatim terus mendorong agar SR dapat hadir secara merata di seluruh kabupaten/kota sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang memperoleh akses pendidikan berkualitas," ujarnya.

Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Pemprov Jatim telah mengusulkan 20 lahan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota untuk pembangunan SR Permanen. Lahan yang diusulkan antara lain berada di Kabupaten Bangkalan seluas 7,7 hektar, Bojonegoro 7 hektar, Kota Probolinggo 6,7 hektar, Pamekasan 5,6 hektar, Sumenep 7,1 hektar, Kota Malang 5,4 hektar, Lamongan 5,7 hektar, Kabupaten Mojokerto 7,5 hektar, dan Ponorogo 5,6 hektar. Sementara khusus Kota Batu masih belum ada usulan lahan, namun Pemprov Jatim memproyeksikan penyediaan lahan yang rencananya di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Dinas Peternakan Jatim.

Selain itu, usulan lahan juga mencakup Kabupaten Probolinggo seluas 7,8 hektare, Kabupaten Blitar 6,5 hektar, Lumajang 6,9 hektar, Magetan 6 hektar, Sidoarjo 10,2 hektar, Situbondo 7 hektar, Tulungagung 5,2 hektar, Bondowoso 5 hektar, Kota Madiun 8,1 hektar, serta satu lokasi di Kota Mojokerto seluas 4,5 hektare. Pengusulan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk mempercepat penambahan SR Permanen di daerah yang saat ini belum memiliki SR permanen.

Gubernur Khofifah menegaskan, usulan lahan tersebut disiapkan sebagai bagian dari langkah jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan SR permanen di Jawa Timur. Karena itu, Pemprov Jatim tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah sekolah, tetapi juga memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan persyaratan pembangunan.

"Target kita adalah agar ke depan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki SR permanen yang dapat menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem," tegasnya.

Meski demikian, lahan yang telah diusulkan belum serta-merta ditetapkan sebagai lokasi pembangunan SR permanen. Setiap lahan masih harus melalui proses verifikasi lapangan dan peninjauan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam program SR.

Pemprov Jatim akan terus melakukan koordinasi lintas perangkat daerah bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat proses verifikasi terhadap lahan-lahan yang telah diusulkan. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa sejumlah aspek harus dipastikan sebelum usulan tersebut diajukan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

"Verifikasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknis, status dan pemanfaatan lahan, aksesibilitas, kondisi lingkungan, hingga kesesuaiannya dengan ketentuan program SR," jelasnya.

Setelah seluruh proses verifikasi dan peninjauan selesai, lahan yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pengusulan kepada Kemensos RI. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerataan SR permanen, sehingga ke depan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki fasilitas SR yang dapat memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.(qal)